ANALISIS YURIDIS PENTINGNYA PENGAWASAN OTORITAS TERHADAP BUMN GO PUBLIC
Abstract
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang perekonomian sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945. Kedudukan BUMN diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Keuangan BUMN adalah Keuangan Negara, namun pengurusannya menggunakan sistem korporasi dan tidak menggunakan sistem pemerintahan. Pengawasan oleh DPR terhadap BUMN dilakukan dengan menggunakan pendekatan korporasi dengan menempatkan BUMN sebagai sebuah korporasi. Sistem pengelolaan BUMN go public sesuai bentuk usahanya tetap mengacu pada regulasi tentang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal dalam menjalankan rutinitas usahanya, namun sistem pengawasan ganda berlaku terhadap pengelolaan BUMN tersebut. Selain pengawasan berdasarkan yang sudah diatur dalam regulasi terkait Perseroan Terbatas dan Pasar Modal.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
